Registrasi Ulang Kartu Seluler Bisa Mencegah Kejahatan Siber

Kebijakan melakukan registrasi ulang kartu seluler terus dikampanyekan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pengguna diberi batas waktu pengisian data mengirimkan nomor induk kependudukan (NIK) dan Nomor kartu keluarga (KK) hingga 28 Februari 2018 mendatang.

Registrasi Ulang Kartu Seluler Bisa Mencegah Kejahatan Siber

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, kebijakan registrasi ulang kartu seluler tersebut dilakukan untuk mentertibkan identitas pengguna nomor seluler prabayar. Selain bisa menekan kejahatan siber, konten berisi informasi penipuan dan hoax juga kemudian bisa lebih awal ditangkal.

“Ini membuat aparat hukum juga lebih mudah melakukan penegakan hukum,” kata Rudi di acara ‘Siber Kreasi’, kawasan CFD Jakarta Pusat, Minggu 5 November 2017.

Rudi mengungkapkan, kebijakan tersebut bukan barang baru. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan perintah untuk mengatur pengguna kartu seluler. Selain itu, aturan juga diperkuat dengan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

“Program registrasi ini dimulai pada 2005, namun karena tidak lengkap, untuk memverifikasi bahwa yang melakukan registrasi itu benar atau tidak,” ungkapnya.

Perkembangan teknologi terutama pendataan dalam program KTP elektronik dinilai turut membantu dalam proses pendataan pengguna kartu seluler. Rudi menuturkan, pencocokan data bisa langsung dilakukan dengan mengirim data validasi menggnakan NIK dan Nomor KK.

“Nah sekarang Indonesia sudah lebih baik. Sistem untuk melakukan verifikasi itu menggunakan database yang dikelola Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.