Menkes Harus Bentuk Satgas Penilaian Metode DSA Menurut Komisi IX Minta

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI membentuk satuan tugas (satgas) bersama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Menkes Harus Bentuk Satgas Penilaian Metode DSA Menurut KMenkes Harus Bentuk Satgas Penilaian Metode DSA Menurut Komisi IX Mintaomisi IX Minta

Satgas tersebut ditugaskan untuk menilai penerapan metode Digital Substraction Angiogram (DSA) yang menjadi sumber konflik antara IDI dengan Mayjen TNI Dr drTerawan Agus Putranto, Sp.Rad (K)

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan dan IDI pada Rabu, 12 April 2018. Rapat melibatkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Bambang Wibowo, Staf Ahli Menkes Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H.

Selanjutnya, Kepala Litbangkes Kemenkes dr. Siswanto, MHP, DTM, Kepala Biro Hukum Kemenkes Sundoyo, Pengurus Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Komite Penilaian Teknologi Kesehatan Kemenkes, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Dede mengatakan, pihaknya ingin agar konflik yang terjadi segera diselesaikan.“Komisi IX DPR RI meminta kepada Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk segera menyelesaikan permasalahan tentang dr. Terawan,” kata Dede dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 April 2018.

Politikus Demokrat itu juga menyampaikan agar pihak terkait segera memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dia tak ingin, konflik antara IDI dengan dr. Terawan menjadi sumber keresahan di tengah masyarakt.

Konflik antara IDI dan dr. Terawan menjadi pusat perhatian semenjak surat keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) tersebar luas dan menjadi pusat pemberitaan. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto itu melakukan pelanggaran etik serius.

Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis menyampaikan penyesalan atas tersebarnya surat keputusan tersebut karena bersifat internal dan rahasia. Meskipun begitu, Ilham menjelaskan keputusan MKEK bersifat final untuk proses selanjutnya direkomendasikan kepada PB lDl.