Kebijakan Mengenai Moratorium Izin Biro Umrah Dinilai Sangat Bagus

Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengapresiasi kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang melakukan moratorium penerbitan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Langkah ini dinilai tepat untuk menata biro perjalanan umrah.

Kebijakan Mengenai Moratorium Izin Biro Umrah Dinilai Sangat Bagus

“Keputusan Kemenag mengeluarkan Moratorium izin Penyelenggaraan Umrah diharapkan menjadi solusi jangka pendek atas pengetatan dan penataan biro-biro perjalanan ibadah umrah,” ujar Achmad dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 9 April 2018.

Menurut catatannya, saat ini terdapat 700 lebih biro perjalanan yang terdaftar, dan sekitar separuhnya mengantongi izin penyelenggaraan umrah. Namun kenyataan di lapangan, ada sebagian biro-biro perjalanan umrah yang belum berizin pun ikut melakukan aktivitas perekrutan calon jemaah umrah.

Lebih lanjut, Mustaqim mengatakan, dengan jumlah biro perjalanan yang cukup besar itu, persaingan usaha yang dilakukan makin jauh dari harapan karena banyak terjadi program promo umrah yang tidak rasional, dengan penawaran harga murah namun fasilitas yang ditawarkan jauh dari standar.

Ia mengakui, meskipun regulasi telah cukup memadai, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 maupun aturan pendukung di bawahnya, tetapi masih juga terjadi permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kerugian ratusan ribu calon jemaah umrah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menanggapi rencana pembentukan Pansus Biro Perjalanan Umrah sebagaimana dinyatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan ketika menerima korban First Travel baru-baru ini, Mustaqim menilai itu adalah salah satu instrumen Dewan untuk menggali informasi dari para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait penyelenggaraan umrah.

“Kita tahu bahwa salah satu penyebab utama timbulnya berbagai masalah dalam penyelenggaraan umrah adalah longgarnya aturan atau regulasi terkait biro-biro perjalanan ibadah umrah,” pungkas politisi dapil Jateng VIII itu.

Kemenag mengeluarkan aturan moratorium (penghentian sementara) izin penerbitan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) baru. Moratorium itu, jelas Menag Lukman Hakim Saifuddin, sekarang ini total 906 PPIU yang ada sudah cukup memadai untuk melayani umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci.